Vaksin gratis bagi semua
"Apabila anggarannya lebih besar dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa lihat seberapa jauh itu bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa sih vaksin yang bisa disediakan oleh supplier? Kan tidak bisa sampai 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan bertahap," tutur Tauhid.
Dalam pernyataannya, Presiden kembali mengingatkan masyarakat untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan) untuk kebaikan kita semuanya,” pungkasnya.
Terlebih lagi, program vaksinasi Covid-19 tidak akan mungkin tuntas pada 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun. "Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19," kata Said.
Untuk menjamin keselamatan segenap rakyat, Perpes No. 99/2020 juga menekankan pentingnya prioritas pengadaan vaksin Covid-19 dari dalam negeri. Terkait dengan harga vaksin, Perpres itu memberikan kewenangan kepada Menkes menetapkan besaran harga pembelian vaksin Covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.
Shannon kemudian mengklarifikasi laporan awalnya, mengatakan NHL bersikukuh mereka tidak akan melanggar batas untuk mendapatkan vaksin. “Korporasi selalu mendapat kesempatan untuk pengadaan peralatan, perbekalan, tes, obat-obatan, dan masih banyak lagi,” kata Hajdu, Jumat pagi lalu. "Tapi apa yang akan saya katakan adalah barang yang diperoleh secara publik tidak akan dapat dibeli oleh perusahaan swasta."
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia. “Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tegasnya.
Merdeka.com - Informasi vaksin Covid-19 tidak gratis untuk seluruh masyarakat beredar di media sosial. Informasi itu menyebutkan bahwa pemerintah sudah memastikan hal tersebut. Facebook "Pemerintah RI Pastikan Vaksin Corona Tak Gratis untuk Seluruh Masyarakatgelora.coTerima kasih Pak harto sudah memberikan vaksin2 gratis bagi ratusan juta rakyat RI" Penelusuran Penjelasan soal vaksin gratis dijelaskan dalam artikel merdeka.com berjudul "Serba-Serbi Vaksin Corona RI, Tak Semua Dapat Gratis dan Harga Ditentukan Penjual" pada 4 September 2020. Kategori Masyarakat yang Dapat Vaksin Gratis Pemerintah tengah menyiapkan dua skema vaksinasi massal Covid-19 yang rencananya bakal dilakukan awal tahun 2021. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir menyebutkan, terdapat 93 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diprioritaskan mendapat vaksin gratis pemerintah. "Kami juga jelaskan, vaksin itu ada yang bantuan gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS Kesehatan yang jumlah PBI-nya ada 93 juta, ini yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah," jelas Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9). Pihaknya kini akan membenahi data-data penerima vaksin gratis tersebut supaya tepat sasaran. Erick memastikan, pihak yang mendapat vaksin gratis adalah mereka yang memang membutuhkan. Selain itu, pihak yang akan diprioritaskan mendapat vaksin gratis adalah 1,5 juta tenaga medis yang bakal diterjunkan dalam penyuntikan dosis vaksin nantinya, karena mereka garda terdepan dan harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya. "Makanya pemerintah dengan data yang baik akan menggratiskan untuk yang memerlukan, termasuk dokter dan perawat. Datanya darimana? Salah satunya dari BPJS Kesehatan. Datanya benar apa enggak? Kita verifikasi lagi," tandasnya. Masyarakat Beli Belum Tentu Jadi Prioritas Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir menyebut bahwa pemerintah menyiapkan 2 skema pemberian vaksin Covid-19. Pertama, vaksin gratis yang ditujukan untuk peserta BPJS Kesehatan. Ada pula skema vaksin mandiri yang biayanya ditanggung pihak yang dianggap lebih mampu. Namun Erick menegaskan, skema vaksin mandiri ini bukan berarti mereka yang lebih mampu akan didahulukan vaksinasinya. "Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, nggak. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, ini bukan diputarbalikan seakan pemerintah cari uang," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/8). Kemudian dalam artikel merdeka.com berjudul "Presiden Jokowi: Vaksin Gratis Urusan Menkes, Yang Bayar Urusannya BUMN" pada 19 Oktober 2020, dijelaskan bahwa vaksin gratis diurus oleh BUMN. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya untuk mempersiapkan rencana pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19 dengan matang. Salah satunya, terkait siapa yang bertanggung jawab jika vaksin sudah tersedia. "Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes (Menteri Kesehatan). Untuk yang mandiri, untuk yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (19/10). Dia mengatakan rencana pengadaan vaksin Covid-19 harus diatur dengan jelas. Sehingga, tidak timbul masalah dalam pelaksanaan vaksinasi. "Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujarnya. Dan dalam artikel merdeka.com berjudul "Begini Strategi Distribusi Vaksin Covid-19" pada 20 Oktober 2020, juga dijelaskan pola penyebaran vaksin Covid-19 di masyarakat. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengungkap distribusi vaksin merah putih. Bambang menjelaskan distribusi vaksin berdasarkan pola. Pertama, adalah pola kontak sosial. Dalam hal ini yang paling penting untuk diberikan adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan pelayanan masyarakat di garis terdepan. "Karena mereka sangat besar kemungkinan terpapar Covid-19. Karena kontak sosial yang memang harus mereka lakukan karena tugas," ujarnya dalam Webinar HUT Golkar, Selasa (20/10). Kedua, adalah pola kelompok umur. Vaksin akan difokuskan diberikan kepada usia lanjut dan orang yang memiliki penyakit bawaan. "Karena bagaimanapun ada kelompok yang paling rentan terhadap keberadaan virus Covid-19. Kelompok usia lanjut dan kelompok yang memiliki Komorbid," kata Bambang. Terakhir adalah distribusi berdasarkan daerah. Bambang mencontohkan adalah Jakarta. Tetapi, tidak bisa hanya Jakarta saja harus bersama wilayah penyangga sebagai fokus utama distribusi. Begitu juga dengan Bandung harus mencakupi wilayah sekitarnya. Kesimpulan Informasi vaksin covid-19 tidak gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah disinformasi. Ada masyarakat yang dikategorikan prioritas mendapat vaksin gratis, dan ada masyarakat yang dikategorikan mampu, sehingga vaksin tersebut tidak gratis. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Makanya pemerintah dengan data yang baik akan menggratiskan untuk yang memerlukan, termasuk dokter dan perawat. Datanya darimana? Salah satunya dari BPJS Kesehatan. Datanya benar apa enggak? Kita verifikasi lagi," tandasnya.
Pernyataan Jokowi itu menyusul kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya komersialisasi vaksin. Sebab sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua skema vaksin, yakni yang gratis dan mandiri atau berbayar.
"Yang dapat saya jamin warga Kanada adalah komitmen kami kuat dan berfokus pada pemberian vaksin gratis untuk semua warga Kanada. Prioritasnya, tentu saja, warga Kanada yang rentan dan kelompok tertentu," kata Justin Trudeau, dikutip dari CBC News, Ahad, 13 Desember 2020.